SURAT GUGATAN. Mataram, 25 November 2006 Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Jalan Janti No. 66 Banguntapan Bantul Yogyakarta Perihal : Gugatan Pembatalan Surat Kepala Distribusi Jakarta Raya dan Tanggerang No 0132/VI/1990 tertanggal 8 Juni 1990 Dengan hormat, Nama : Drs.H.Fathurrahim, M.Si Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Rektor non-aktif IKIP Mataram Alamat
Pengertian sengketa tanah tertera dalam UU Sengketa Tanah yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No.3 Tahun 2011.. Di dalamnya tertulis bahwa sengketa tanah atau sengketa adalah perselisihan tanah yang melibatkan badan hukum, lembaga atau perseorangan dan secara sosio-politis tidak memiliki dampak luas.
Direktori Putusan. Sengketa Kewenangan Mengadili. Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor / /2013/PN.AM. Tanggal 2 Januari 2014 —. /2013/PN.AM. Putusan PT BENGKULU Nomor 28/PDT/2017/PT.BGL. Tanggal 13 Februari 2018 — H.HIMIN Lawan FRENSI RIASTUTI. Putusan PN TAHUNA Nomor 67/PDT.G/2017/PN THN. Tanggal 15 Nopember 2017 —. objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini menarik untuk dikaji terkait dengan upaya untuk menciptakan kepastian hukum atas hakhak - masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. B. Permasalahan Bagaimanakah keterkaitan antara gugatan atas Keputusan Fiktif Negatif dalam Pelayanan Pertanahan dengan upaya menciptakan kepastian hukum bagi . 2
1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon pula apa yang terurai. dalam gugatan maupun eksepsi mengenai hal itu tetap dianggap diulang kembali dalam replik. ini; 2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selama hal tersebut.
Syarat Gugatan. 1. PENGAJUAN GUGATAN. Gugatan diajukan secara tertulis rangkap 8 (delapan) dilengkapi : Bukti Pembayaran Biaya Perkara melalui Bank Aceh Syariah sejumlah Rp 500.000. Fotocopi Objek Sengketa sejumlah 1 eksemplar (apabila sudah ada) Surat Kuasa sejumlah 5 eksemplar disertai copy Kartu Pengenal Advokat.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 375/Menlhk- PHLHK/PPSA/PHLHK/04/2021 Tertanggal 1 April 2021 Perihal : Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.

9. Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalamperkara ini terbukti melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9Tahun 2004 sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslahdinyatakan batal 9256.
  • 8vpfgistv7.pages.dev/271
  • 8vpfgistv7.pages.dev/367
  • 8vpfgistv7.pages.dev/254
  • 8vpfgistv7.pages.dev/424
  • 8vpfgistv7.pages.dev/120
  • 8vpfgistv7.pages.dev/244
  • 8vpfgistv7.pages.dev/341
  • 8vpfgistv7.pages.dev/71

    • contoh surat gugatan ptun pdf